2008-06-18 18:32:50 | oleh Divisi Hubungan Masyarakat
sumber : divhumas
Jakarta-(18/6) Polri sebagai organisasi publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara melalui pelaksanaan tugas pemeliharaan Kamtibmas, dengan upaya-upaya pre-emtif dan prefentif di bidang perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta upaya represif dalam penegakan hukum sesuai dinamika perkembangan jaman harus mampu memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Demikian sambutan Kapolri Jenderal Polisi. Drs. Sutanto dalam acara serahterima jabatan Kadivpropam Polri dari pejabat lama Irjen Pol. Drs. Alexius Gordon Mogot kepada Irjen Pol. Drs. Alantin Sapta Mega Simanjuntak, serta Kapolda Maluku dari pejabat lama Brigjen Pol. Drs. Mohamad Guntur Ariyadi, MSI kepada Brigjen Pol. Drs. Mudji Waluyo, SH, MM bertempat di Rupattama Mabes Polri Rabu (18/6).
Serahterima jabatan dalam organisasi merupakan hal yang biasa dan sebagai bagian dari mekanisme dan dinamika organisasi, selain sebagai regenerasi dan promosi yang senantiasa terjadi berkesinambungan. Sehingga dalam rangka mendinamisir organisasi Polri agar mampu menampilkan performa yang memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat dibutuhkan figur top manager yang peka terhadap perkembangan lingkungan, responsif, adaptif, konsisten terhadap kebijakan pimpinan Polri, Mampu mengelola resiko kebijakan dengan baik, memiliki integritas dan komitmen, terbuka terhadap perubahan, mempunyai pola pandang visioner, serta berwawasan luas, demikian ungkap Kepala Polri Jenderal Polisi Drs. Sutanto usai menerima laporan serahterima jabatan ke-dua Pati Polri yang baru dilantik.
Mengakhiri sambutannya Kapolri Jenderal Polisi Sutanto menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada kedua pejabat lama Irjen Pol. Drs. A. Gordon Mogot dan Brigjen Pol. Drs. Mohamad Guntur Ariyadi yang akan memasuki masa pensiun dan telah memberikan kontribusi bagi Polri dalam memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat, Sementara itu kepada kedua Pejabat Baru Kapolri berpesan untuk terus mengembangkan strategi Polmas serta berdayakan seluruh komponen masyarakat dengan mengedepankan pola pre-emtif dan preventif dalam penyelesaian masalah sosial yang dapat berpotensi menjadi gangguan Kamtibmas.
Serah terima yang dihadiri oleh seluruh pejabat utama Mabes Polri ini berlangsung sederhana namun khidmad yang diakhiri dengan ucapan selamat oleh Kapolri beserta Ibu dan diikuti seluruh tamu undangan.
Sementara itu usai pelaksanaan sertijab Kadivpropam dan Kapolda Maluku, bertempat di Kemala Bhayangkari Ketua Umum Pengurus Pusat Bhayangkari Ny. Henny Sutanto melaksanakan pula serah terima Jabatan Ketua Bhayangkari dan Ketua Pengurus YKB Daerah Maluku dari Ny. M. Guntur Ariyadi kepada Ny. Mudji Waluyo selaku pejabat baru Ketua Bhayangkari dan Ketua Pengurus YKB Daerah Maluku. (Hms Polri).
Selasa, 14 Oktober 2014
Acunga Jempol untuk Tindakan tegas penegakan Hukum Kepolisian
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, tidak ada lagi toleransi bagi pihak-pihak yang ingin membuat kacau Jakarta. Hal itu disampaikan Basuki saat memberikan sambutannya dalam acara Pelaksanaan Revitalisasi Kring Serse Jajaran Polda Metro Jaya, di Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/10/2014).
"Kami berharap di Ibu Kota tidak ada lagi toleransi kepada pihak yang membuat kekacauan. Saya bilang ke pengawal saya, kalau ada 1-2 orang (pendemo) bawa golok, langsung ditembak saja," kata Basuki yang saat itu didampingi oleh Wakapolda Brigjen Pol Sudjarno.
Ia mengaku terpaksa melakukan hal itu untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kekerasan atau perusakan fasilitas publik. Pihaknya juga bakal tegas kepada warga yang masih saja melanggar peraturan, terutama peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub). Pemprov DKI akan menggaet pengacara andal untuk menggugat mereka ke meja hijau.
Pada kesempatan yang sama, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Sudjarno mengatakan, Jakarta menuntut perhatian lebih dari pihak kepolisian dalam hal keamanan. Jakarta, lanjut dia, memiliki karakteristik kompleks padat, heterogen, majemuk, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Karakter Jakarta inilah yang menjadi tantangan bagi Polda Metro Jaya untuk lebih membuat aman Ibu Kota.
"Hindari arogansi. Humanis bukan berarti tidak tegas. Setiap rilis, saya cek tersangkanya, kenapa kaki tersangkanya masih mulus-mulus ya? Jajaran serse ini saya harap, ketika ada premanisme, kita harus tegas. Jangan takut sama Komnas HAM dan Inspektorat, kami yang bertanggung jawab membabat habis pelaku curas dan penjahat jalanan," kata Sudjarno.
sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/14/10350021/Ahok.Kalau.Ada.yang.Bawa.Golok.Langsung.Tembak.Saja?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp
"Kami berharap di Ibu Kota tidak ada lagi toleransi kepada pihak yang membuat kekacauan. Saya bilang ke pengawal saya, kalau ada 1-2 orang (pendemo) bawa golok, langsung ditembak saja," kata Basuki yang saat itu didampingi oleh Wakapolda Brigjen Pol Sudjarno.
Ia mengaku terpaksa melakukan hal itu untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kekerasan atau perusakan fasilitas publik. Pihaknya juga bakal tegas kepada warga yang masih saja melanggar peraturan, terutama peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub). Pemprov DKI akan menggaet pengacara andal untuk menggugat mereka ke meja hijau.
Pada kesempatan yang sama, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Sudjarno mengatakan, Jakarta menuntut perhatian lebih dari pihak kepolisian dalam hal keamanan. Jakarta, lanjut dia, memiliki karakteristik kompleks padat, heterogen, majemuk, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Karakter Jakarta inilah yang menjadi tantangan bagi Polda Metro Jaya untuk lebih membuat aman Ibu Kota.
"Hindari arogansi. Humanis bukan berarti tidak tegas. Setiap rilis, saya cek tersangkanya, kenapa kaki tersangkanya masih mulus-mulus ya? Jajaran serse ini saya harap, ketika ada premanisme, kita harus tegas. Jangan takut sama Komnas HAM dan Inspektorat, kami yang bertanggung jawab membabat habis pelaku curas dan penjahat jalanan," kata Sudjarno.
sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/14/10350021/Ahok.Kalau.Ada.yang.Bawa.Golok.Langsung.Tembak.Saja?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp
Jumat, 06 Januari 2012
Mata Kuliah / Pelajaran Kajian Studi Ilmu Kepolisian
Mata Kuliah Kajian Ilmu Kepolisian :
1 KIK6101 Filsafat Ilmu dan Etika Filsafat Ilmu dan Et
2 KIK6102 Metode Kualitatif dan Metode Kuantitatif Metode Kualitatif da
3 KIK6103 Ilmu Kepolisian Indonesia Ilmu Kepolisian Indo
4 KIK6104 Perbandingan Sistem Kepolisian Perbandingan Sistem
5 KIK6105 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
6 KIK6106 Bahasa Inggris Bahasa Inggris Tidak ada SAP
7 KIK6301 Masalah Sosial dan Isu HAM Masalah Sosial dan I
8 KIK6302 Seminar Usulan Penelitian Seminar Usulan Penel
9 KIK6341 Bentuk Pemolisian Alternatif Bentuk Pemolisian Al
10 KIK6342 Perilaku Organisasi Kepolisian Perilaku Organisasi
11 KIK6361 Perkembangan Hukum Pidana dan Kepolisian Perkembangan Hukum P
12 KIK6362 Perbandingan Hukum Kepolisian Perbandingan Hukum K
13 KIK6381 Manajemen Personalia dan Hubungan Industri
14 KIK6382 Manajemen Sekuriti Informasi
1 KIK6101 Filsafat Ilmu dan Etika Filsafat Ilmu dan Et
2 KIK6102 Metode Kualitatif dan Metode Kuantitatif Metode Kualitatif da
3 KIK6103 Ilmu Kepolisian Indonesia Ilmu Kepolisian Indo
4 KIK6104 Perbandingan Sistem Kepolisian Perbandingan Sistem
5 KIK6105 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
6 KIK6106 Bahasa Inggris Bahasa Inggris Tidak ada SAP
7 KIK6301 Masalah Sosial dan Isu HAM Masalah Sosial dan I
8 KIK6302 Seminar Usulan Penelitian Seminar Usulan Penel
9 KIK6341 Bentuk Pemolisian Alternatif Bentuk Pemolisian Al
10 KIK6342 Perilaku Organisasi Kepolisian Perilaku Organisasi
11 KIK6361 Perkembangan Hukum Pidana dan Kepolisian Perkembangan Hukum P
12 KIK6362 Perbandingan Hukum Kepolisian Perbandingan Hukum K
13 KIK6381 Manajemen Personalia dan Hubungan Industri
14 KIK6382 Manajemen Sekuriti Informasi
Kamis, 05 Januari 2012
Mengambil S3 Kajian Ilmu Kepolisian
Mengambil S3 Kajian Ilmu Kepolisian
Berikut link dari web UI :
rogram Magister bertujuan menghasilkan lulusan yang berjiwa Pancasila, bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi, ataupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keahliannya. Mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pelayanan profesi dengan jalan penelitian dan pengembangan.
Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian bertujuan
1. Mendidik dan menghasilkan Magister Ilmu Kepolisian (Msi) yang mampu melakukan pendekatan interdisiplin terhadap berbagai aspek kepolisian.
2. Mendidik dan menghasilkan Magister Ilmu Kepolisian (MSi) yang mampu secara interdisiplin membuat perencanaan, pelaksanaan dan pemecahan berbagai masalah kepolisian.
3. Mendidik dan menghasilkan Magister Ilmu Kepolisian (Msi) yang akan menjadi pengajar ahli ilmu kepolisian dan sekaligus peneliti dalam mengembangkan ilmu kepolisian.
sumber : simak.ui.ac.id
Berikut link dari web UI :
rogram Magister bertujuan menghasilkan lulusan yang berjiwa Pancasila, bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi, ataupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keahliannya. Mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pelayanan profesi dengan jalan penelitian dan pengembangan.
- Mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam bidang pengembangan bidang keilmuannya. Mempunyai kemampuan untuk mengembangkan penampilan profesionalnya dalam spektrum yang lebih jelas, dengan mengaitkan bidang ilmu atau profesi yang serupa. Mempunyai kemampuan untuk merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah masyarakat dengan cara penalaran ilmiah.
Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian bertujuan
1. Mendidik dan menghasilkan Magister Ilmu Kepolisian (Msi) yang mampu melakukan pendekatan interdisiplin terhadap berbagai aspek kepolisian.
2. Mendidik dan menghasilkan Magister Ilmu Kepolisian (MSi) yang mampu secara interdisiplin membuat perencanaan, pelaksanaan dan pemecahan berbagai masalah kepolisian.
3. Mendidik dan menghasilkan Magister Ilmu Kepolisian (Msi) yang akan menjadi pengajar ahli ilmu kepolisian dan sekaligus peneliti dalam mengembangkan ilmu kepolisian.
sumber : simak.ui.ac.id
Jumat, 23 Desember 2011
Adrianus Meliala, Pakar Kriminologi
Nama Adrianus Meliala identik dengan persoalan kejahatan. Kriminolog dari Universitas Indonesia itu acap kali dimintai komentarnya oleh pers tentang berbagai masalah terkait dengan masalah kejahatan, mulai dari kejahatan jalanan hingga kejahatan yang dilakukan negara.
Pergaulannya sebagai salah satu pengajar pada Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (UI) membuatnya makin menggeluti studi kepolisian. Ketajamannya menganalisis institusi kepolisian bahkan acap kali membuat kuping merah.
Dia pernah menjadi dosen favorit Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)selama lima tahun berturut-turut. "Menjadi pengajar polisi-polisi muda di PTIK sungguh membawa kenikmatan tersendiri," ungkap Adrianus.
Selama enam tahun (2000-2006), ia menjadi salah satu penasihat ahli Kepala Kepolisian Negara RI (Polri) di bidang kriminologi sejak Jenderal (Pol) S Bimantoro, Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, dan Jenderal (Pol) Sutanto. Tidak heran jika banyak polisi mengenalnya, mulai dari jenderal sampai bintara.
Adrianus juga pernah menjadi anggota Tim Pakar Jaksa Agung untuk Penyidikan Pelanggaran HAM Berat (2000), anggota Tim Ahli Badan Pekerja MPR untuk Penyiapan Ketetapan MPR tentang Rekomendasi Pemberantasan KKN (2001), konsultan Komnas HAM untuk Penyidikan Dugaan Pelanggaran HAM Berat (2004), serta Penasihat Senior pada Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (2001-2006).
Berbagai pengalaman itu membuat Adrianus makin matang sebagai akademisi sekaligus praktisi. Dia menekuni bidang yang memang jarang ditekuni kebanyakan orang. Dia telah menulis 12 buku, 4 jurnal internasional, serta ratusan jurnal nasional dan artikel di berbagai media massa.
Kerja keras
Rabu (15/11) lalu, putra Batak Karo yang lahir di Sungailiat, Bangka, pada 28 September 1966, ini dikukuhkan sebagai guru besar di bidang kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI. Dalam pidato pengukuhannya, Adrianus membuat kajian "Kejahatan Negara: Beberapa Pelajaran dari Indonesia".
Ketika masih menjadi mahasiswa FISIP UI (1985-1990), dia mengambil dua kegiatan ekstrakurikuler, yaitu paduan suara dan di surat kabar Warta UI. Pengalaman dalam media kampus membuat ia tertarik magang di majalah berita Editor selama 2,5 tahun.
Adrianus yang pernah mendapat beasiswa dari Kompas, British Chevening Award, dan USAID itu kemudian mendalami psikologi sosial di Fakultas Psikologi UI (1991-1994), mendalami Legal and Criminological Psychology di The Manchester Metropolitan University, Inggris (1994-1995), dan meraih gelar PhD di bidang kriminologi dari University of Queensland, Brisbane, Australia (1998-2004).
Pergaulannya di Fakultas Psikologi UI membuatnya betah. Cara berpikir dan minatnya banyak berubah selama menjadi bagian dari komunitas ini. Juga ketika menjadi salah satu pengajar di Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian UI, Adrianus makin menggeluti studi kepolisian. "Saya sekarang makin cinta polisi," ujarnya.
Sebagai orang yang berasal dari etnis Batak Karo, Adrianus mendapat dukungan dari keluarga besarnya. Tak ada masa sedih dan masa senang dilewatkan sendiri. Dia ingat masa kecilnya, ketika sang ibu menenteng dagangan yang berat, berjualan ke sana kemari tanpa kenal lelah, mencari uang siang malam dengan tujuan agar anak-anaknya dapat menikmati pendidikan.
Mengingat tetes keringat dan air mata orangtuanya, Adrianus dan dua saudaranya dipacu melanjutkan pendidikan setinggi- tingginya. "Mamalah yang paling pantas menerima kemegahan dan penghormatan ini," ungkapnya.
Ayah dari empat anak (satu di antaranya meninggal) dan suami dari Rosari br Ginting ini menyebut istrinya sebagai teman hidup di kala susah dan senang, sekaligus penyeimbang hidupnya. Berbagi dengan sang istri membuat hidup Adrianus selalu ringan dan tak ada masalah yang dianggap benar-benar berat.
Kepada tiga anaknya, Pascalis, Cecilia, dan Brigitta, ia berpesan agar mereka bekerja keras. "Hanya dengan ilmu, dan bukan dengan memo, jabatan, atau kekayaan, kalian bisa tenang menapak hari esok," ujarnya.
Dalam uraiannya tentang kejahatan negara, Adrianus berpendapat negara yang gagal adalah negara yang alih-alih memberikan kemaslahatan kepada warga negaranya, tetapi malah membawa problema. Negara yang tidak mampu menjalankan fungsi utamanya, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan malah menghadirkan berbagai persoalan, dapat diwacanakan sebagai kejahatan negara.
"Situasi ini membawa sebagian dari kita bertanya, apa gunanya negara dan mengapa negara perlu ada? Bahkan berkembang pada keinginan membentuk negara lain. Dari suatu dugaan terdapat kejahatan negara, dapat berkembang menjadi gugatan kepada negara," paparnya.
Terkait dengan situasi ini, wacana pengembangan masyarakat sipil menjadi relevan dalam menghadapi kemungkinan kejahatan dan penyimpangan oleh negara. Menyadari posisi negara yang rentan, maka konsolidasi antarelemen masyarakat sipil harus dilakukan agar tidak mudah terombang-ambing mengingat negara tidak melakukan tugasnya dan agar tidak mudah dibohongi negara. (R Adhi Kusumaputra/KCM)
sumber : http://kompas.com/kompas-cetak/0611/23/Sosok/3116048.htm
Pergaulannya sebagai salah satu pengajar pada Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (UI) membuatnya makin menggeluti studi kepolisian. Ketajamannya menganalisis institusi kepolisian bahkan acap kali membuat kuping merah.
Dia pernah menjadi dosen favorit Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)selama lima tahun berturut-turut. "Menjadi pengajar polisi-polisi muda di PTIK sungguh membawa kenikmatan tersendiri," ungkap Adrianus.
Selama enam tahun (2000-2006), ia menjadi salah satu penasihat ahli Kepala Kepolisian Negara RI (Polri) di bidang kriminologi sejak Jenderal (Pol) S Bimantoro, Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, dan Jenderal (Pol) Sutanto. Tidak heran jika banyak polisi mengenalnya, mulai dari jenderal sampai bintara.
Adrianus juga pernah menjadi anggota Tim Pakar Jaksa Agung untuk Penyidikan Pelanggaran HAM Berat (2000), anggota Tim Ahli Badan Pekerja MPR untuk Penyiapan Ketetapan MPR tentang Rekomendasi Pemberantasan KKN (2001), konsultan Komnas HAM untuk Penyidikan Dugaan Pelanggaran HAM Berat (2004), serta Penasihat Senior pada Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (2001-2006).
Berbagai pengalaman itu membuat Adrianus makin matang sebagai akademisi sekaligus praktisi. Dia menekuni bidang yang memang jarang ditekuni kebanyakan orang. Dia telah menulis 12 buku, 4 jurnal internasional, serta ratusan jurnal nasional dan artikel di berbagai media massa.
Kerja keras
Rabu (15/11) lalu, putra Batak Karo yang lahir di Sungailiat, Bangka, pada 28 September 1966, ini dikukuhkan sebagai guru besar di bidang kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI. Dalam pidato pengukuhannya, Adrianus membuat kajian "Kejahatan Negara: Beberapa Pelajaran dari Indonesia".
Ketika masih menjadi mahasiswa FISIP UI (1985-1990), dia mengambil dua kegiatan ekstrakurikuler, yaitu paduan suara dan di surat kabar Warta UI. Pengalaman dalam media kampus membuat ia tertarik magang di majalah berita Editor selama 2,5 tahun.
Adrianus yang pernah mendapat beasiswa dari Kompas, British Chevening Award, dan USAID itu kemudian mendalami psikologi sosial di Fakultas Psikologi UI (1991-1994), mendalami Legal and Criminological Psychology di The Manchester Metropolitan University, Inggris (1994-1995), dan meraih gelar PhD di bidang kriminologi dari University of Queensland, Brisbane, Australia (1998-2004).
Pergaulannya di Fakultas Psikologi UI membuatnya betah. Cara berpikir dan minatnya banyak berubah selama menjadi bagian dari komunitas ini. Juga ketika menjadi salah satu pengajar di Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian UI, Adrianus makin menggeluti studi kepolisian. "Saya sekarang makin cinta polisi," ujarnya.
Sebagai orang yang berasal dari etnis Batak Karo, Adrianus mendapat dukungan dari keluarga besarnya. Tak ada masa sedih dan masa senang dilewatkan sendiri. Dia ingat masa kecilnya, ketika sang ibu menenteng dagangan yang berat, berjualan ke sana kemari tanpa kenal lelah, mencari uang siang malam dengan tujuan agar anak-anaknya dapat menikmati pendidikan.
Mengingat tetes keringat dan air mata orangtuanya, Adrianus dan dua saudaranya dipacu melanjutkan pendidikan setinggi- tingginya. "Mamalah yang paling pantas menerima kemegahan dan penghormatan ini," ungkapnya.
Ayah dari empat anak (satu di antaranya meninggal) dan suami dari Rosari br Ginting ini menyebut istrinya sebagai teman hidup di kala susah dan senang, sekaligus penyeimbang hidupnya. Berbagi dengan sang istri membuat hidup Adrianus selalu ringan dan tak ada masalah yang dianggap benar-benar berat.
Kepada tiga anaknya, Pascalis, Cecilia, dan Brigitta, ia berpesan agar mereka bekerja keras. "Hanya dengan ilmu, dan bukan dengan memo, jabatan, atau kekayaan, kalian bisa tenang menapak hari esok," ujarnya.
Dalam uraiannya tentang kejahatan negara, Adrianus berpendapat negara yang gagal adalah negara yang alih-alih memberikan kemaslahatan kepada warga negaranya, tetapi malah membawa problema. Negara yang tidak mampu menjalankan fungsi utamanya, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan malah menghadirkan berbagai persoalan, dapat diwacanakan sebagai kejahatan negara.
"Situasi ini membawa sebagian dari kita bertanya, apa gunanya negara dan mengapa negara perlu ada? Bahkan berkembang pada keinginan membentuk negara lain. Dari suatu dugaan terdapat kejahatan negara, dapat berkembang menjadi gugatan kepada negara," paparnya.
Terkait dengan situasi ini, wacana pengembangan masyarakat sipil menjadi relevan dalam menghadapi kemungkinan kejahatan dan penyimpangan oleh negara. Menyadari posisi negara yang rentan, maka konsolidasi antarelemen masyarakat sipil harus dilakukan agar tidak mudah terombang-ambing mengingat negara tidak melakukan tugasnya dan agar tidak mudah dibohongi negara. (R Adhi Kusumaputra/KCM)
sumber : http://kompas.com/kompas-cetak/0611/23/Sosok/3116048.htm
Para Pengajar
Sabtu, 12 September 2009
Unmul Buka Pusat Studi Kepolisian
Universitas Mulawarman (Unmul) akan membuka pusat studi ilmu kepolisian. Hal ini terungkap dalam acara wawancara tim kerja kegiatan penelitian kajian studi kepolisian pada perguruan tinggi umum dalam rangka pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia yang dilaksanakan di gedung budar Fakultas Pertanian Unmul, Rabu (24/6).
Pembentukan pusat studi ilmu kepolisian pada perguruan tinggi umum dalam rangka pengembangan ilmu kepolisian. “Semakin tahun masyarakat semakin cerdas dan kritis. Jadi setiap tindakan kepolisian harus memiliki penjelasan akademis. Apalagi iklim akademis di kepolisian juga semakin kuat saja, “jelas Zulkarnain Koto, SH. M.Hum salah satu anggota tim kerja dari pusat studi lmu kepolisian.
Acara wawancara dibuka Rektor Unmul yang diwakili Pembantu Rektor III, Drs Edy Subadiryo, M.Pd dihadiri berbagai pejabat dilingkungan Unmul. Sedangkan tim peneliti dari pusat studi kepolisian terdiri dari AKBP Drs Bachtiar (Ketua tim penelitian, Kompol Willianah, SH, AKP M. Kunto Wibisono, SH. M.Hum, Zulkarnain Koto, SH. M.Hum, Yodik Gani, M.Si dan Drs. Ediyono Rokhmin.
Last Updated ( Monday, 29 June 2009 05:45 )Sabtu, 20 September 2008
Peluru Nyasar
JAKARTA - Peluru nyasar yang menewaskan Sri Wahyuni (6) dan melukai Supadmi (30) di Bojonegoro kemarin sepenuhnya diakibatkan oleh kelalaian polisi.
"Memang ada kesalahan teknis saat Bripda Suprianto Aris Wahyu hendak mengeluarkan magasen (peluru), senjata disimpan di pangkuan," Kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Polisi Abubakar Nataprawira di Press Room Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (19/9/2008).
Seharusnya, kata Abubakar, pada saat pengisian peluru, posisi laras tidak boleh dalam kondisi miring 90 derajat, melainkan 45 derajat. Sehingga jika terjadi kesalahan tidak menimbulkan petaka seperti kejadian di LP Bojonegoro itu.
Abubakar menambahkan, saat itu Bripda Suprianto baru mengawal tahanan dari LP Bojonegro ke Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan sepulangnya dari PN, Suprianto kembali bertugas.
Saat itulah kata Abubakar, peristiwa peluru nyasar itu terjadi. Peluru menembus pintu gerbang dan mengenai ibu Supadmi (30) beserta puterinya Sri Wahyuni (6) yang hendak besuk di LP Bojonegoro.
Menurut Abubakar, saat ini Bripda Supriato sedang diproses dan ditahan di Polres Bojonegoro, dengan ancaman pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.(ded)(uky)sumber.okezone.com
"Memang ada kesalahan teknis saat Bripda Suprianto Aris Wahyu hendak mengeluarkan magasen (peluru), senjata disimpan di pangkuan," Kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Polisi Abubakar Nataprawira di Press Room Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (19/9/2008).
Seharusnya, kata Abubakar, pada saat pengisian peluru, posisi laras tidak boleh dalam kondisi miring 90 derajat, melainkan 45 derajat. Sehingga jika terjadi kesalahan tidak menimbulkan petaka seperti kejadian di LP Bojonegoro itu.
Abubakar menambahkan, saat itu Bripda Suprianto baru mengawal tahanan dari LP Bojonegro ke Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan sepulangnya dari PN, Suprianto kembali bertugas.
Saat itulah kata Abubakar, peristiwa peluru nyasar itu terjadi. Peluru menembus pintu gerbang dan mengenai ibu Supadmi (30) beserta puterinya Sri Wahyuni (6) yang hendak besuk di LP Bojonegoro.
Menurut Abubakar, saat ini Bripda Supriato sedang diproses dan ditahan di Polres Bojonegoro, dengan ancaman pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.(ded)(uky)sumber.okezone.com
Minggu, 29 Juni 2008
62 orang Direncanakan Naik Pangkat
Daerah
62 orang Direncanakan Naik Pangkat
Oleh : Suwarno
29-Jun-2008, 12:17:16 WIB - [www.kabarindonesia.com]
KabarIndonesia - Tanjungpinang - Kenaikan pangkat pada 1 juli 2008 mendatang, Jajaran polresta Tanjungpinang akan menaikan satu tingkat lebih tinggi pangkatnya terhadap anggota yang berprestasi.
Hal tersebut dikatakan Kabagmin Polresta Tanjungpinang Kompol Darsono kepada Wartawan diruang kerjanya Sabtu (28/06).
Dari 62 orang yang akan naik pangkat tersebut diantaranya Satu orang dari Perwira pertama menjadi Perwira menengah yaitu pangkat AKP naik satu tingkat menjadi Kompol sedangkan yang 61 orang lagi dari pangkat Bintara naik satu tingkat lebih tinngi.
Kenaikan pangkat ini dilakukan karena reputasi dari anggota dan tingkat kinerja anggota selama menjalankan tugas dengan baik, karena penilaian kerja tersebut dilakukan oleh pimpinan.Suwarno
62 orang Direncanakan Naik Pangkat
Oleh : Suwarno
29-Jun-2008, 12:17:16 WIB - [www.kabarindonesia.com]
KabarIndonesia - Tanjungpinang - Kenaikan pangkat pada 1 juli 2008 mendatang, Jajaran polresta Tanjungpinang akan menaikan satu tingkat lebih tinggi pangkatnya terhadap anggota yang berprestasi.
Hal tersebut dikatakan Kabagmin Polresta Tanjungpinang Kompol Darsono kepada Wartawan diruang kerjanya Sabtu (28/06).
Dari 62 orang yang akan naik pangkat tersebut diantaranya Satu orang dari Perwira pertama menjadi Perwira menengah yaitu pangkat AKP naik satu tingkat menjadi Kompol sedangkan yang 61 orang lagi dari pangkat Bintara naik satu tingkat lebih tinngi.
Kenaikan pangkat ini dilakukan karena reputasi dari anggota dan tingkat kinerja anggota selama menjalankan tugas dengan baik, karena penilaian kerja tersebut dilakukan oleh pimpinan.Suwarno
PERESMIAN COMMUNITY BASED UNIT (CBU)
2008-06-16 15:59:38 | oleh Divisi Hubungan Masyarakat
Ketua Umum Yayasan Dian Kemala Ny. Rusmanhadi yang didampingi oleh Wakapolsek Pulogadung AKP. Yovanka meresmikan dibentuknya Community Based Unit (CBU) dilingkungan Aspol Cipinang Atas Sabtu (14/6),CBU ini merupakan program kegiatan Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri)yang pada tanggal 30 Juni 2008 mendatang akan memasuki usia ke 9 tahun.
Peresmian penggunaan CBU ini dimaksudkan sebagai wahana dalam rangka memberikan kegiatan positif kepada masyarakat dilingkungan Asrama Polri Cipinang khususnya kepada para remaja agar dalam pergaulan sosial kemasyarakatan terhindar dari penyalahgunaan dan pemakaian Narkoba.
Mengingat diwilayah Cipinang cukup tinggi permasalahan Narkoba.
Lebih jauh Ketua Umum Yayasan Dian Kemala menyatakan bahwa Community Based Unit ini nantinya akan dikembangkan tidak hanya pada wilayah Provinsi Jakarta, namun akan dikembangkan ke Provinsi-provinsi lainnya.Dan sebagai pilot project saat ini baru diterapkan di Jakarta tepatnya di Aspol Cipinang dan tidak menutup kemungkinan berkembang di lingkungan masyarakat diluar Asrama Polri.
Mengakhiri peresmian tersebut Ketua Umum Dian Kemala yang didampingi oleh Tokoh masyarakat Setempat memberikan sumbangan kepada perwakilan pemuda Aspol seperangkat 1 unit peralatan musik sebagai sarana menuangkan kreatifitas pemuda khususnya di bidang seni.(Hms Pol)
Ketua Umum Yayasan Dian Kemala Ny. Rusmanhadi yang didampingi oleh Wakapolsek Pulogadung AKP. Yovanka meresmikan dibentuknya Community Based Unit (CBU) dilingkungan Aspol Cipinang Atas Sabtu (14/6),CBU ini merupakan program kegiatan Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri)yang pada tanggal 30 Juni 2008 mendatang akan memasuki usia ke 9 tahun.
Peresmian penggunaan CBU ini dimaksudkan sebagai wahana dalam rangka memberikan kegiatan positif kepada masyarakat dilingkungan Asrama Polri Cipinang khususnya kepada para remaja agar dalam pergaulan sosial kemasyarakatan terhindar dari penyalahgunaan dan pemakaian Narkoba.
Mengingat diwilayah Cipinang cukup tinggi permasalahan Narkoba.
Lebih jauh Ketua Umum Yayasan Dian Kemala menyatakan bahwa Community Based Unit ini nantinya akan dikembangkan tidak hanya pada wilayah Provinsi Jakarta, namun akan dikembangkan ke Provinsi-provinsi lainnya.Dan sebagai pilot project saat ini baru diterapkan di Jakarta tepatnya di Aspol Cipinang dan tidak menutup kemungkinan berkembang di lingkungan masyarakat diluar Asrama Polri.
Mengakhiri peresmian tersebut Ketua Umum Dian Kemala yang didampingi oleh Tokoh masyarakat Setempat memberikan sumbangan kepada perwakilan pemuda Aspol seperangkat 1 unit peralatan musik sebagai sarana menuangkan kreatifitas pemuda khususnya di bidang seni.(Hms Pol)
HUT Polri ke-62
HUT Polri ke-62, di Kota Tanjungpinang Diperingati di 5 Tempat
Oleh : Suwarno
17-Jun-2008, 20:20:42 WIB - [www.kabarindonesia.com]
KabarIndonesia - Tanjungpinang, HUT Polri yang ke-62, di wilayah Polresta Tanjungpinang akan diperingati di lima tempat yaitu di Mapolresta Tanjungpinang dan empat tempat Polsekta Tanjungpinang.
Hal tersebut dikatakan Kabagmin Polresta Tanjungpinang, Kompol Darsono, Selasa (17/06) di sela-sela acara gladi persiapan pelepasan Kapolresta Tanjungpinang dengan pedang pora.
Peringatan HUT polri ke-62 yang diselenggarakan di jajaran Polresta Tanjungpinang di lima tempat yaitu Mapolresta Tanjungpinang dengan Irup Wakapolresta Tanjungpinang di Polsekta Bukit Bestari dengan Irup Karorembang Polda Kepri.
Sedangkan tiga tempat lagi yaitu Polsekta Tanjungpinang Timur, Polsekta Tanjungpinang Barat dan Polsekta Kota Tanjungpinang masing-masing Irupnya Kapolseknya masing-masing. Suwarno
Oleh : Suwarno
17-Jun-2008, 20:20:42 WIB - [www.kabarindonesia.com]
KabarIndonesia - Tanjungpinang, HUT Polri yang ke-62, di wilayah Polresta Tanjungpinang akan diperingati di lima tempat yaitu di Mapolresta Tanjungpinang dan empat tempat Polsekta Tanjungpinang.
Hal tersebut dikatakan Kabagmin Polresta Tanjungpinang, Kompol Darsono, Selasa (17/06) di sela-sela acara gladi persiapan pelepasan Kapolresta Tanjungpinang dengan pedang pora.
Peringatan HUT polri ke-62 yang diselenggarakan di jajaran Polresta Tanjungpinang di lima tempat yaitu Mapolresta Tanjungpinang dengan Irup Wakapolresta Tanjungpinang di Polsekta Bukit Bestari dengan Irup Karorembang Polda Kepri.
Sedangkan tiga tempat lagi yaitu Polsekta Tanjungpinang Timur, Polsekta Tanjungpinang Barat dan Polsekta Kota Tanjungpinang masing-masing Irupnya Kapolseknya masing-masing. Suwarno
Senin, 19 Mei 2008
Dua Kapolsek
Selingkuh,Dua Kapolsek Digerebek
YOGYAKARTA (Lampost): Dua kapolsek di Sleman, masing-masing Kapolsek Beran AKP Rahmawati Wulansari (30), dan Kapolsek Mlati AKP Adib Rojikan (30), tertangkap basah saat berselingkuh di hotel di kawasan Seturan Kecamatan Depok Sleman.
Kasus ini terungkap berkat laporan Dody Maris Hendrawan (30), suami Wulansari, yang menangkap basah perbuatan istrinya itu. Kedua kapolsek saat ini masih diperiksa
Dody mengaku mengetahui perselingkuhan itu setelah melihat SMS yang diterima telepon seluler istrinya Rabu (14-5) sekitar pukul 21.00 WIB. SMS yang dikirim atas nama Mika itu berbunyi "Sayang kamu ada di mana?".
Tidak lama setelah menerima SMS, Wulansari pamit kepada suaminya untuk menghadiri acara tirakatan peringatan hari jadi Kabupaten Sleman.
"Sebab tak percaya dan curiga, saya ikuti pakai sepeda motor ke mana dia pergi," kata Dody. Sejak awal SMS itu masuk, Dody memang telah curiga Mika hanyalah nama samaran.
Dody ternyata tidak keliru. Istrinya bukan pergi menuju pendopo kabupaten tapi ke arah timur. Dody pun terus membuntuti Wulansari dari kejauhan hingga akhirnya berhenti di dekat Selokan Mataram kawasan Depok Sleman.
Di tempat itu telah menunggu seorang pria menggunakan sepeda motor Yamaha Mio. Keduanya kemudian pergi ke Hotel Seturan dan masuk ke kamar nomor 512.
Saat itu, pengakuannya, hati Dody panas bukan main. Namun, dengan sekuat tenaga dia berusaha tetap tenang. Dia kemudian melaporkan semua temuannya ke Polsek Depok untuk melakukan penggerebekan.
Wulansari tidak bisa berbuat apa-apa saat suaminya dan petugas Polsek Depok menggerebek. Dia tertangkap basah berduaan dengan Adib, pria selingkuhannya.
"Semua kejadian sudah saya laporkan ke atasan mereka. Saya harap mereka berdua ditindak tegas," kata Dody di Rumah Makan Vinos Jalan Monumen Jogja Kembali, Sleman, Kamis (15-5).
Dody mengaku dirinya sempat mendapat tekanan dari sejumlah pihak agar tidak mengungkapkan kasus ini ke publik. Dia juga dijanjikan kasus ini akan diselesaikan secara internal.
"Namun, sebagai korban dan pelapor, kami ingin kasus ini ada tindakan tegas terhadap keduanya secara proporsional. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Mereka adalah pejabat yang harus jadi panutan masyarakat," ujar dia.
Dody Moris Hendrawan, kata kuasa hukumnya Fachim Fahmi, Jumat (16-5), sudah lama curiga perbuatan istrinya, tapi tak ada bukti. N-1
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008051702103233Selasa, 15 April 2008
Polisi Jepang Sangat Jarang Gunakan Senjata Api
Nasional
Selasa, 29 Maret 2005 | 14:26 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Petugas polisi Jepang dalam melaksanakan tugas hampir tidak pernah menggunakan senjata api untuk menangkap pihak yang dianggap melanggar hukum. Tercatat hanya 31 kasus yang penanganannya menggunakan senjata api.
Anggota polisi Jepang dilengkapi dua macam senjata yakni pistol dan tongkat berbahan metal yang dapat diatur daya jangkaunya sesuai kebutuhan. Polisi Jepang juga dilengkapi rompi anti peluru.
Hal itu dikatakan Takeuchi Naoto, Direktur Internasional National Police Agency (NPA) dalam Seminar Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Meningkatkan Profesionalisme Polri di Hotel Nikko Jakarta, Selasa (29/3).
Menurut Takeuchi keistimewaan polisi Jepang adalah terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat dan polisl. "Masyarakat Jepang tidak takut pada polisi," tambahnya. Selain itu dalam melaksanakan patroli, polisi Jepang selalu mengutamakan penggunaan tongkat daripada pistol.
Pihak kepolisian Jepang menurutnya, berusaha memaksimalkan fungsi KOBAN yang mirip dengan pos polisi di Indonesia, dan kini berjumlah 6.600 KOBAN di seluruh wilayah Jepang. Seluruh KOBAN dilengkapi alat identifikasi dan komunikasi yang canggih untuk membantu kerja polisi. "KOBAN tersebut terbuka terhadap pengaduan masyarakat," ujarnya.
Sistem kepolisian Jepang yang menekankan kedekatan ke masyarakat telah diakui di seluruh dunia dan telah diadopsi berbagai negara, seperti Singapura, Kamboja, Brasil, Filipina, Thailand dan kini Indonesia.
Astri Wahyuni
sumber : www.tempointeraktif.com
Selasa, 29 Maret 2005 | 14:26 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Petugas polisi Jepang dalam melaksanakan tugas hampir tidak pernah menggunakan senjata api untuk menangkap pihak yang dianggap melanggar hukum. Tercatat hanya 31 kasus yang penanganannya menggunakan senjata api.
Anggota polisi Jepang dilengkapi dua macam senjata yakni pistol dan tongkat berbahan metal yang dapat diatur daya jangkaunya sesuai kebutuhan. Polisi Jepang juga dilengkapi rompi anti peluru.
Hal itu dikatakan Takeuchi Naoto, Direktur Internasional National Police Agency (NPA) dalam Seminar Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Meningkatkan Profesionalisme Polri di Hotel Nikko Jakarta, Selasa (29/3).
Menurut Takeuchi keistimewaan polisi Jepang adalah terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat dan polisl. "Masyarakat Jepang tidak takut pada polisi," tambahnya. Selain itu dalam melaksanakan patroli, polisi Jepang selalu mengutamakan penggunaan tongkat daripada pistol.
Pihak kepolisian Jepang menurutnya, berusaha memaksimalkan fungsi KOBAN yang mirip dengan pos polisi di Indonesia, dan kini berjumlah 6.600 KOBAN di seluruh wilayah Jepang. Seluruh KOBAN dilengkapi alat identifikasi dan komunikasi yang canggih untuk membantu kerja polisi. "KOBAN tersebut terbuka terhadap pengaduan masyarakat," ujarnya.
Sistem kepolisian Jepang yang menekankan kedekatan ke masyarakat telah diakui di seluruh dunia dan telah diadopsi berbagai negara, seperti Singapura, Kamboja, Brasil, Filipina, Thailand dan kini Indonesia.
Astri Wahyuni
sumber : www.tempointeraktif.com
Illegal Loging
Sabtu, 12-04-2008
Tersangka Illegal Loging, Kapolres Ditahan
Jakarta, Tribun - Kepala KepolisianRI (Kapolri) Jenderal Polisi Sutanto di Jakarta, Jumat (11/4), mengumumkan penahanan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar), AKBP Moh Sun AM.
Selain Sun, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Polres Ketapang, AKP Khadaffi, dan Kepala Pos Polisi Perairan AKP Agung Roy, juga ditahan.
Ketiganya diduga terlibat dalam kasus illegal loging (pembalakan liar) yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Mabes Polri juga masih memeriksa 16 pejabat kepolisian lainny, termasuk Kapolda Kalbar, Brigjen Polisi Zaenal Abidin.
"Tiga anggota ini telah kita tetapkan sebagai tersangka. Mereka sudah kita tahan di Bareskrim (badan reserse dan kriminal)," kata Kapolri seusai salat Jumat di Mabes Polri.
Sementara mengenai nasib Kapolda Kalbar Kapolri menyatakan masih menunggu rekomendasi hasil pemeriksaan Inspentur Pengawasan Umum Irwasum, Komjen Polisi Jusuf Manggabarani. Kapolri mengaku belum mendapat rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
Kapolda Kalbar diperiksa tim gabungan yang dipimpin langsung Manggabarani di Gedung Provos, Mabes Polri, Rabu dan Kamis (9-10/4).
Manggabarani menyatakan, Kapolda Kalbar harus bertanggung jawab atas kasus illegal logging besar-besaran yang terjadi di wilayahnya. Namun hasil pemeriksaan belum menemukan tindak pidana yang dilanggar oleh Zaenal. Manggabarani dan Zaenal sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka hanya beda angkatan di Akademi Kepolisian RI. Zaenal lebih senior dan lulus tahun 1974 sedangkan Manggabarani lulus tahun 1976.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Abubakar Nataprawira secara terpisah menjelaskan, jumlah anggota yang diperiksa terkait kasus illegal logging di Ketapang ini sebanyak 19 orang.
Namun 16 anggota lainnya, termasuk Kapolda Kalbar masih berstatus sebagai saksi. "Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dari oknum polisi, sebab hasil pemeriksaan dari irwasum masih terus dipelajari dan dicek silang dengan keterangan pihak lain," katanya.
Kapolres Ketapang cs akan dijerat dengan UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan pasal 55 serta 56 KUHP tentang ikut serta dalam tindak pidana.
Selain itu, ada kemungkinan mereka akan dikenai UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika oleh penyidik Polri ditemukan fakta baru dalam proses penyidikan.
Kesalahan fatal yang jelas-jelas dilakukan oleh para tersangka adalah membiarkan dan tidak berbuat apa-apa atas praktik pembalakan liar di wilayahnya.
"Masa ada kapal bawa kayu dengan surat palsu atau tidak ada surat sama sekali kok tidak berbuat apa-apa. Berarti ini ada pembiaran terjadinya kejahatan," ujar Abubakar.
Ketiga pejabat di Polres Ketapang ini selain terancam hukuman pidana, mereka juga akan dihadapkan pada sidang pelanggaran etika dan disiplin Polri.
"Kita lihat nanti hasil penyidikan Bareskrim dan putusan pengadilan," tambah Abubakar.
Tribun Timur, Selalu yang Pertama
SUMBER www.tribun-timur.com
Tersangka Illegal Loging, Kapolres Ditahan
Jakarta, Tribun - Kepala KepolisianRI (Kapolri) Jenderal Polisi Sutanto di Jakarta, Jumat (11/4), mengumumkan penahanan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar), AKBP Moh Sun AM.
Selain Sun, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Polres Ketapang, AKP Khadaffi, dan Kepala Pos Polisi Perairan AKP Agung Roy, juga ditahan.
Ketiganya diduga terlibat dalam kasus illegal loging (pembalakan liar) yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Mabes Polri juga masih memeriksa 16 pejabat kepolisian lainny, termasuk Kapolda Kalbar, Brigjen Polisi Zaenal Abidin.
"Tiga anggota ini telah kita tetapkan sebagai tersangka. Mereka sudah kita tahan di Bareskrim (badan reserse dan kriminal)," kata Kapolri seusai salat Jumat di Mabes Polri.
Sementara mengenai nasib Kapolda Kalbar Kapolri menyatakan masih menunggu rekomendasi hasil pemeriksaan Inspentur Pengawasan Umum Irwasum, Komjen Polisi Jusuf Manggabarani. Kapolri mengaku belum mendapat rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
Kapolda Kalbar diperiksa tim gabungan yang dipimpin langsung Manggabarani di Gedung Provos, Mabes Polri, Rabu dan Kamis (9-10/4).
Manggabarani menyatakan, Kapolda Kalbar harus bertanggung jawab atas kasus illegal logging besar-besaran yang terjadi di wilayahnya. Namun hasil pemeriksaan belum menemukan tindak pidana yang dilanggar oleh Zaenal. Manggabarani dan Zaenal sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka hanya beda angkatan di Akademi Kepolisian RI. Zaenal lebih senior dan lulus tahun 1974 sedangkan Manggabarani lulus tahun 1976.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Abubakar Nataprawira secara terpisah menjelaskan, jumlah anggota yang diperiksa terkait kasus illegal logging di Ketapang ini sebanyak 19 orang.
Namun 16 anggota lainnya, termasuk Kapolda Kalbar masih berstatus sebagai saksi. "Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dari oknum polisi, sebab hasil pemeriksaan dari irwasum masih terus dipelajari dan dicek silang dengan keterangan pihak lain," katanya.
Kapolres Ketapang cs akan dijerat dengan UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan pasal 55 serta 56 KUHP tentang ikut serta dalam tindak pidana.
Selain itu, ada kemungkinan mereka akan dikenai UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika oleh penyidik Polri ditemukan fakta baru dalam proses penyidikan.
Kesalahan fatal yang jelas-jelas dilakukan oleh para tersangka adalah membiarkan dan tidak berbuat apa-apa atas praktik pembalakan liar di wilayahnya.
"Masa ada kapal bawa kayu dengan surat palsu atau tidak ada surat sama sekali kok tidak berbuat apa-apa. Berarti ini ada pembiaran terjadinya kejahatan," ujar Abubakar.
Ketiga pejabat di Polres Ketapang ini selain terancam hukuman pidana, mereka juga akan dihadapkan pada sidang pelanggaran etika dan disiplin Polri.
"Kita lihat nanti hasil penyidikan Bareskrim dan putusan pengadilan," tambah Abubakar.
Tribun Timur, Selalu yang Pertama
SUMBER www.tribun-timur.com
Kamis, 13 Maret 2008
Sidang Disiplin Pamen yang Pertama Kali Digelar
Jumat, 1 Februari 2008
Terkait Sidang Disiplin terhadap Kapoltabes Samarinda
BALIKPAPAN. Sidang Disiplin yang belakangan memvonis bahwa Kapoltabes Samarinda Kombespol Marwoto Soeto dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi teguran tertulis, merupakan sidang terhadap Perwira Menengah (Pamen) yang baru pertama kali digelar oleh Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polda Kaltim.
Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Drs I Wayan Tjatra, beberapa hari lalu.
"Ini sebuah pembuktian, meski anggota berpangkat perwira, namun jika melakukan penyimpangan atau tak sesuai prosedur dalam melaksanakan tugasnya, bisa disidangkan dan dikenakan sanksi sesuai kode etik dan profesi Polri. Mulai dari yang berpangkat bintara sampai Jendral sekalipun, jika menyimpang pasti ditindak," jelas Wayan kepada wartawan.
Ia mengatakan jika kesalahan yang dilakukan anggota Polri masih sebatas masalah disiplin dan menyalahi kode etik, proses penindakan dan pemeriksaan dilakukan oleh internal Polri. Namun, jika ditemukan unsur pidananya, bisa dilimpahkan ke persidangan sipil. "Ada sanksi internal dan ada pula sanksi pidananya," jelasnya lagi.
Perwira berpangkat melati tiga ini mengatakan, bahwa kasus yang menyeret Kapoltabes Samarinda Kombes Pol Drs Marwoto Soeto Msi, sanksinya masih sebatas teguran tertulis.
"Dia (Marwoto,red) sudah menyalahi prosedur, dan putusan tersebut tidak mengganggu karirnya. Jabatannya terus diemban sampai ada rotasi atau mutasi di tubuh polri," jawabnya.
Seperti diketahui, Kapoltabes Samarinda Kombes Pol Drs Marwoto Soeto Msi divonis bersalah dalam sidang kode etik yang berlangsung di Polda Kaltim, Selasa (29/1) lalu. Dalam persidangan selama 3 jam dan digelar tertutup itu, penegak hukum dengan pangkat tertinggi di Kota Samarinda itu, dituduh melakukan intervensi dan ancaman. Hal tersebut terkait kasus pemalsuan surat serta penggelapan dengan calon tersangka bernama yakni Sinagani dan Rosinawati.
Marwoto yang menjadi terperiksa, menjalani sidang kode etik yang dipimpin Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Drs Eddy Gunawan Permana di ruang Rupatama Mapolda Kaltim Jl Sarifudin Yoes, Balikpapan. Meski pelapor atau calon tersangkanya tidak hadir, sidang tetap digelar dengan menghadirkan terperiksa, saksi yaitu Kasat Reskrim Kompol Novi Irawan, kanit serta empat orang penyidik kasus tersebut dari Poltabes Samarinda.
Hasil dari Sidang Disiplin itu, Marwoto diberikan sanksi tertulis.Namun orang nomor satu di kepolisian Samarinda ini mengajukan banding dan belum menerima putusan tersebut.
Sehingga terhitung 14 hari sejak sidang dilakukan, terperiksa tidak melayangkan suarat resmi menerima putusan penuntut, maka berkasnya akan dikembalikan lagi ke Propam Mabes Polri untuk dilanjutkan lagi proses penyidikannya.(bai/kpnn)
http://www.sapos.co.id/berita/index.asp?IDKategori=64&id=95466
Terkait Sidang Disiplin terhadap Kapoltabes Samarinda
BALIKPAPAN. Sidang Disiplin yang belakangan memvonis bahwa Kapoltabes Samarinda Kombespol Marwoto Soeto dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi teguran tertulis, merupakan sidang terhadap Perwira Menengah (Pamen) yang baru pertama kali digelar oleh Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polda Kaltim.
Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Drs I Wayan Tjatra, beberapa hari lalu.
"Ini sebuah pembuktian, meski anggota berpangkat perwira, namun jika melakukan penyimpangan atau tak sesuai prosedur dalam melaksanakan tugasnya, bisa disidangkan dan dikenakan sanksi sesuai kode etik dan profesi Polri. Mulai dari yang berpangkat bintara sampai Jendral sekalipun, jika menyimpang pasti ditindak," jelas Wayan kepada wartawan.
Ia mengatakan jika kesalahan yang dilakukan anggota Polri masih sebatas masalah disiplin dan menyalahi kode etik, proses penindakan dan pemeriksaan dilakukan oleh internal Polri. Namun, jika ditemukan unsur pidananya, bisa dilimpahkan ke persidangan sipil. "Ada sanksi internal dan ada pula sanksi pidananya," jelasnya lagi.
Perwira berpangkat melati tiga ini mengatakan, bahwa kasus yang menyeret Kapoltabes Samarinda Kombes Pol Drs Marwoto Soeto Msi, sanksinya masih sebatas teguran tertulis.
"Dia (Marwoto,red) sudah menyalahi prosedur, dan putusan tersebut tidak mengganggu karirnya. Jabatannya terus diemban sampai ada rotasi atau mutasi di tubuh polri," jawabnya.
Seperti diketahui, Kapoltabes Samarinda Kombes Pol Drs Marwoto Soeto Msi divonis bersalah dalam sidang kode etik yang berlangsung di Polda Kaltim, Selasa (29/1) lalu. Dalam persidangan selama 3 jam dan digelar tertutup itu, penegak hukum dengan pangkat tertinggi di Kota Samarinda itu, dituduh melakukan intervensi dan ancaman. Hal tersebut terkait kasus pemalsuan surat serta penggelapan dengan calon tersangka bernama yakni Sinagani dan Rosinawati.
Marwoto yang menjadi terperiksa, menjalani sidang kode etik yang dipimpin Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Drs Eddy Gunawan Permana di ruang Rupatama Mapolda Kaltim Jl Sarifudin Yoes, Balikpapan. Meski pelapor atau calon tersangkanya tidak hadir, sidang tetap digelar dengan menghadirkan terperiksa, saksi yaitu Kasat Reskrim Kompol Novi Irawan, kanit serta empat orang penyidik kasus tersebut dari Poltabes Samarinda.
Hasil dari Sidang Disiplin itu, Marwoto diberikan sanksi tertulis.Namun orang nomor satu di kepolisian Samarinda ini mengajukan banding dan belum menerima putusan tersebut.
Sehingga terhitung 14 hari sejak sidang dilakukan, terperiksa tidak melayangkan suarat resmi menerima putusan penuntut, maka berkasnya akan dikembalikan lagi ke Propam Mabes Polri untuk dilanjutkan lagi proses penyidikannya.(bai/kpnn)
http://www.sapos.co.id/berita/index.asp?IDKategori=64&id=95466
Langganan:
Postingan (Atom)
